PERLUNYA BENGKEL MORAL DI TANAH AIR

Oleh.

 Muh. Yunus

(Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syari’ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar)

Seiring banyaknya kasus-kasus yang terjadi di tanah air baik yang terjadi dikalangan masyarakat, remaja, bahkan pemerintahan sekalipun. seperti amuk massa, gang motor, pergaulan bebas, penyuapan, korupsi dll. Kasus seperti itu merupakan musibah yang berkembang pesat di negeri ini dan perlu perhatian yang serius dan tindakan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan kasus-kasus tersebut. Kasus-kasus sperti itu terjadi karena kurangnya moral dan kesadaran pribadi pada diri setiap individu. Moral merupakan kunci untuk menentukan perbuatan mana yang baik dan patut untuk dilaksanakan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Kurangnya moral yang tertanam pada setiap individu di Negara ini melahirkan beragam masalah yang sangat merugikan.

Fenomena yang akhir-akhir ini marak di bahas di media cetak atau elektronik yaitu tentang geng motor. Kelompok para remaja yang dinamakan geng motor ini merupakan kelompok yang meresakan dan sangat merugikan. Karena selain tindakan yang anarkis yang merupakan ciri khas geng motor ini, geng motor juga merupakan musuh warga karena sangat meresahkan dengan aktivitasnya yang seperti kelelawar. Balapan liar dimalam hari yang merupakan agenda dari geng motor ini. Selain itu, kelompok pemuda ini yang di dominasi oleh kaum pelajar ini terkadang sarana dan prasarana umum merupakan target kebrutalan kelompok mereka. Selain geng motor, pengaruh westernisasi yang merupakan budaya Negara Asing (Negara Barat) yang menggerogoti negara ini dan seolah-olah Negara ini tidak punya budaya tersendiri. Budaya asing ini seperti pergaulan bebas yang sudah lazim terjadi di kalangan remaja di kota-kota besar.

Korupsi berjamaah yang terjadi di badan legislative, penyuapan dilembaga penegak hukum oleh para kaum kapitalis yang merupakan gapura tidak tercapainya keadilan di Negara ini. Kesewenang-wenangan oleh kaum pemerintahan dalam menjalankan amanah rakyat, Banyaknya mafia-mafia yang mengatas namakan kepentingan rakyat, namun dibalik aktivitasnya itu merupakan bukan kepentingan rakyat namun kepentingan diri dan kelompoknya.  misalnya  membuat peraturan yang terkadang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan hanya menjadi kepentingan untuk dirinya bahkan kelompoknya dan masih banyak kasus-kasus yang lain yang dapat mengantarkan Negara ini pada kehancuran.

Langkah yang tepat untuk mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan kasus-kasus seperti diatas, perlu adanya perhatian yang serius oleh lembaga-lembaga berwenang yang merupakan bengkel dalam perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan mutu moral bangsa. Salah satunya yaitu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam memberikan pendidikan untuk kecerdasan bangsa. Tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama lebih aktif memberikan arahan-arahan yang dapat meningkatkan kualitas moral seseorang sehingga melahirkan kesadaran pribadi tiap individu terutama dikalangan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya.

Selain lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, peran kepala dan ibu rumah tangga dalam suatu rumah tangga sangat penting pula dalam pembentukan moral terutama anak-anak yang merupakan tunas bangsa yang moralnya harus diperbaiki diusia dini. Orang tua harus memberikan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua sebagai pemerintah dalam rumah tangga harus melindungi anggota keluarganya dari pengaruh luar. Pembatasan dan pengawasan oleh orang tua kepada anaknya dalam mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Kesadaran akan kebaikan yang dilandasi perbaikan moral tiap individu adalah tangga menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil, aman, dan sejahtera.

MAU KEMANA NEGARA INI?

Makassar (9/5/2012, 08:50) kali ini saya mencoba mengemukakan pendapat saya, bagai mana pemerintahan kita saat ini yang menjadi gosip hangat di media cetak dan elektronik. musim korupsi berjamaah oleh para perwakilan rakyat yang seolah-olah punya misi tertentu yaitu "SUKSESKAN KORUPSI BERJAMAAH". mengapa saya mengatakan itu? jawabanku singkat dan panjang lebar (jangan bingung) saya berikan 1 contoh, misalnya sebuah partai politik yang dominan adalah anggotanya merupakan pejabat-pejabat pemerintahan yang merupakan sekaligus musuh rakyat karena korupsinya. mau mengarah kemana yah pemerintahan negara ini kalau begitu?. lucunya lagi terdapat pula tulisan-tulisan dipinggir jalan yang seperti ini "MELALUI PAJAK WUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS". wahh gak salah niii??? bila kita membahas masalah pajak, pajak itukan dari rakyat yang terkumpul dan bahasa kasarnya dikatakan danah pemerintah. bantuan kesekolah-sekolah atas nama pemerintah dan menggratiskan pendidikan "katanya"... woww.,., sungguh luar biasa kebohongan ini, pajak itukan dari rakyat jadi uang untuk pendidikan itu tidak gratis karena dananya berasal dari pajak dan pajak itu merupakan pembayaran dari rakyat. uniknya lagi niich, bantuan dana dari pemerintah (uang rakyat juga pasti) untuk sarana pendidikan dsb. tidak bisa keluar kalo tidak ada keputusan dari anggota dewan. denger-denger sichh Anggota dewan itu punya bonus-bonus juga loch sampe 20 %. memang yahh anggota dewan sangat beruntung hidup di dunia ini, sudah di fasilitasi mobil dinas, rumah dinas, kantornya mewah, WCnya ajja ongkosnya sampe milyaran rupiaahh. belum lagi kursinya yang empuk. dan masih banyak yang lain bisa kita uraikan keunikan (bahasa halus) tentang pemeritah yg saya tidak ketahui apakah mereka memperhatikan rakyat atau tidak. jangan cuma menjual nama rakyat dan di balik pintu ternyata kelompoknya yang berkepentingan.

SUARA PILU RAKYAT

sebuah coretan kecil waktu saya masih putih abu-abu. coretan ini saya buat tepat tanggal 24/02/2011. wah tidak terasa dah lebih 1 tahun. sebuah PUISI sederhana dariku MY.

SUARA PILU RAKYAT

(Muh. Yunus)

Engkau tidur di ruangan bagaikan surga

Engaku pimpinan bagaikan raja tak berpri kemanusiaan

Engkau lalu lalang seolah menaiki kereta kencana

Tak pernah melirik kami sekali pun

Menterlantarkan kami dalam gelapnya dunia

Menterlantarkan kami melawan kejamnya hidup

Memberikan goresan luka

Sungguh aku sakit, aku sakit, aku sakit

Sungguh aku kecewa, aku kecewa, aku kecewa

Hukum dijadikan khiasan dalam pemerintahan

Keadilan dijadikan bumbu dalam hidup

Itukah tujuan negri yang elok ini?

Itukah tujuan tegaknya aturan?

Wahai rakyat berdasi

Dengarkanlah jeritan pilu kami

Dengarkanlah curahan hati kami

Kesejahteraan yang ingin kami terima

KEADILAN UNTUK SIAPA?

Oleh.

 Muh. Yunus

(Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syari’ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar)

Hukum adalah seperangkat aturan yang merupakan produk badan legislatif sebagai alat untuk mencapai kebutuhan bangsa dan Negara. Hukum yang kita kenal pada masa sekarang adalah hukum perundang-undangan yang positif baik untuk tatanan nasional maupun untuk tatanan daerah sebagai produk badan legislatif tersebut. Sebagai Negara demokratis tentu memiliki tujuan tertentu, terutama untuk mendapatkan kepastian hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Hukum perundang-undangan memberikan kepastian terhadap kebebasan yang dibenarkan, boleh dilakukan karena sebagai hak dan kewajiban dan yang tidak dibenarkan karena bukan merupakan hak dan kewajiban. Disisi lain hukum perundang-undangan tersebut memastikan kekuasaan para penguasa (pemerintah) yang dibenarkan menurut hukum sebagai kewenangan mereka yang memberikan batasan-batasan kekuasaan dan apa bila dilaksanakan maka menjadi kewengan. Namun terkadang pelaksanaan kekuasaan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan publik dan tidak menjadi sebuah kewenangan namun menjadi kesewenang-wenangan. Hal ini banyak yang terjadi dipemerintahan masa sekarang dan banyak masyarakat yang tertindas akibat dari kesewenang-wenangan pemerintah tersebut terutama masyarakat yang berkelas sosial rendah.

Banyak putusan-putusan pemerintah yang mengatas namakan kesejahteraan rakyat namun yang terjadi sesuai kenyataan adalah penyengsaraan rakyat seperti yang baru-baru terjadi adalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan apabila itu terjadi maka jelas harga kebutuhan pokok lainnya ikut naik. Korban dari rencana pemerintah tersebut adalah masyarakat dan kemungkinan besar tingkat kemiskinan di negeri ini makin tinggi.

Hukum bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga Negara. hal ini akan menyalahi konstitusionalismenya apabila hukum tersebut bersifat represif dimana hukum akan berhakikat sebagai instrument-instrumen legal dengan sanksi-sanksi yang memaksa meskipun mempunyai rujukan yang formal dari pasal-pasal konstitusi

Sebelum munculnya rencana pemerintah menaikkan harga BBM, terjadi beberapa kasus yang menimpa para petinggi-petinggi Negara seperti korupsi, penyuapan dll. Kasus-kasus tersebut yang sudah jelas para pelakunya mendapatkan proses hukum yang berliku-liku bahkan terkadang putusan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para aktor-aktor tersebut. Selain itu, beberapa kasus yang belum terselesaikan dan mungkin sementara dalam proses penyelesaian, bahkan kasus yang penting untuk diselesaikan itu seolah-olah hilang dan menjadi tanda tanya besar di masyarakat seperti kasus bank century yang sekarang tidak hangat lagi dibahas di media-media baik media cetak maupun media elektronik. Apakah itu semua hanya permainan politik oleh para pelaku-pelaku yang mementingkan kepentingan sendiri dan kelompoknya?.

Dibuatnya RUU pasal 7 ayat 6.a yang tidak melihat kondisi rakyat dan tidak sesuai kebutuhan rakyat. Jelas itu adalah kepentingan kelompok tertentu bukan kepentingan rakyat. Itulah beberapa kasus yang dipelopori oleh orang-orang pemerintahan yang selalu berujung buntu dan tidak mendapatkan kejelasan tentang penyelesaiannya.

Beberapa kasus yang menimpa rakyat kecil yang tidak ada keberpihakan para praktik hukum yang pernah menjadi buah bibir di media cetak dan elektronik seperti kasus yang dialami Ny Minah (55) warga Desa Darma kradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah  adalah Nenek pencuri tiga biji bibit kakao di perkebunan PT Rumpun Sari Antan yang kasusnya sampai di meja hijaukan yang tidak sebanding kasus dialaminya tersebut.

Kasus yang lain menimpa rakyat kecil yang diproses di pengadilan seperti Kasus pencurian satu buah semangka  oleh Basar dan Kholil warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebuah semangka milik tetangganya. Saat tertangkap semangka curian belum sempat dimakan, proses hukum tetap dilanjutkan dan keduanya dijerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan masih banyak kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil (miskin) yang begitu cepat diproses di pengadilan yang tidak sebanding dengan kerugian ekonomi pada masa sekarang. Kasus seperti yang dialami oleh rakyat kecil diatas dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilimpahkan ke meja hijau.

Kemunculannya kasus semacam itu saat ini tak lepas dengan kondisi sejumlah pasal dalam KUHP yang  sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan harus diperhatikan oleh para praktik hukum. Para penegak hukum semestinya memproses kasus secara tuntas dan adil sesuai pelanggaran atau kasus yang menimpa tersangkanya.

Beberapa kasus diatas yang dialami oleh si kaya dan si miskin yang sudah jelas adanya keberpihakan oleh para praktik hukum. Penegak hukum harus cermat menangai kasus yang diproses secara hukum dan tidak ada keberpihakan serta memperhatikan kesesuaian pasal KUHP dengan kasus yang diproses.

Para penegak hukum harus memposisikan posisnya sebagai penegak hukum dan mengfungsikan hukum sebagai mana mestinya untuk menegakkan keadilan. Selain itu, peran masyarakat amat penting untuk mewujudkan hukum yang adil. Kesadaran pribadi akan kebenaran, keadilan, dsb adalah sebuah hal untuk menuju kehidupan yang tentram. Keadilan bukan untuk DIA, MEREKA, BELIAU, KAMI, AKU, ANDA akan tetapi keadilan adalah untuk kita semua.